HUKUM PERBURUHAN; SIFAT, PERMASALAHAN, PENYELESAIAN DAN SERIKAT PEKERJA.

 

A. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN

Menurut Imam Soepomo, hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

B. PAYUNG HUKUM DI BIDANG PERBURUHAN;

1. Undang-Undang

—  UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Buruh dan peraturan dibawahnya.

—  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

—  UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

—  UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

—  UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

—  UU No. 7 tahun 1981 tentang Waji Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

—  Peraturan lainnya yaitu peraturan yang lebih rendah dengan Undang-Undang.

2. Konvensi Internasional Dibidang Perburuhan;

a. Buruh Anak  Dan Kerja Paksa, diantaranya;

- Konvensi ILO 138 tentang usia minimum untuk setiap jenis pekerjaan pada usia 15 tahun.

- Konvensi  ILO 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak untuk tujuan menghindarkan semua orang yang dibawah 18 tahun dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, Keselamatan atau moral.

- Konvensi ILO 29 tentang Kerja Paksa, melarang semua pekerjaan atau pelayanan yang dituntut dari setiap orang yang berada dibawah ancaman hukuman apapun dan dimana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.

-  Konvensi 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa seperti lembur paksa dan menahan upah.

b.Pelarangan Diskriminasi;

- Konvensi  ILO 100 tentang Kesetaraan Pengupahan, untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

- Konvensi ILO 111 tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan.

c.Pengawas Ketenagakerjaan

-  Konvensi Ilo No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakejaan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2004, Dalam Konvensi ini mewajibkan negara untuk menempatkan pengawas dibawah kendali dan pengawasan badan pusat.

d. Hak Untuk Berserikat

- Konvensi ILO Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar Hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.

- Konvensi ILO no. 87 mengenai  kebebasan berserikat dan perlindungan hak  untuk berorganisasi

C. SIFAT HUKUM PERBURUHAN

Pokok-pokok ketenagakerjaan dan tata cara penyelesaiannya diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang sebelumnnya pokok-pokok ketenagakerjaan dan penyelesaiannya diatur dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja,  dicabut dengan UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, UU No. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan serta UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Sebelum  3 (tiga) paket Undang-undangan Ketenagakerjaan (UU No. 21 tahun 200, UU No. 13 tahun 2003, dan UU No. 2 tahun 2004) berlaku[1],  Mekanisme yang ditempuh dalam 2 (dua) undang – undang (UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964)  tersebut dimulai ketika gagalnya perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak mengadukan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat guna untuk diperantai (pemerantaraan) oleh pegawai dinas terkait.

Apabila dalam pemerantaraan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka pegawai dinas akan mengeluarkan anjuran. Dan apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu pihak, maka pegawai dinas tersebut secara otomatis akan menyerahkan berkas perselisihan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

 P4D kemudian mengeluarkan PUTUSAN yang mengikat para pihak, dan bagi pihak yang menolak putusan P4D dapat meminta permohonan pemeriksaan ulang kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), caranya adalah dengan cara meminta pemeriksaan ulang tersebut ke kepaniteraan P4D, dan secara otomatis P4D akan menyerahkan berkas perselisihan ke P4P untuk diperiksa ulang.

Sebagaimana putusan P4D, putusan P4P pun mengikat. Namun bagi pihak yang menolak putusan P4P dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara[2]. Nah, disinilah kunci dari ketegasan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 55 UU PTUN menyebutkan, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan tersebut diterima oleh pihak yang akan mengajukan gugatan.

 Dengan demikian pengusaha yang menolak putusan P4P harus mengajukan gugatan dalam waktu 90 hari, apabila tidak maka pengusaha tersebut dianggap menerima putusan P4P, dan demikian putusan P4P dapat dijalankan (eksekusi). Sedangkan para pihak dalam persidangan TUN, salah satunya adalah P4P sedangkan yang lainnya bisa dari buruh atau pengusaha, tergantung siapa yang mengajukan gugatan TUN.

 Disini dapat kita lihat bagaimana peran pemerintah dalam keterlibatannya yang ikut serta dalam mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan. Meskipun tidak dapat kita pungkiri, bahwa mekanisme yang terdahulu banyak kekurangannya, namun setidak – tidaknya dahulu penyelesaian perselisihan perburuhan berada diranah hukum publik

Dengan diberlakukaknnya UU No. 21 tahun 200, UU No. 13 tahun 2003, dan UU No. 2 tahun 2004 , maka sifat hukum perburuhan di Indonesia bersifat privat dan publik[3].

Bahwa dikatakan bersifat privat, karena melekat prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha/majikan, Sedangkan hukum perburuhan tersebut dikatakan bersifat publik karena Pemerintah campur tangan dengan cara mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang hukum ketenagakerjaan, dimana dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan memuat sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dibidang ketenagakerjaan.

Dalam implementasi UU Perburuhan tersebut, ternyata banyak terjadi permasalahan. Dimana pengawas ketenagakerjaan, dan Kepolisian, tidak dapat membedakan mana perkara yang masuk dalam kategori penyelesaian perselihan hubungan industrial (PPHI)  (keperdataan) dengan perkara pidana (publik), maka supaya Pengawas Ketenagakerjaan dan Kepolisian dapat dengan baik dan benar memilah perkara dibidang ketenagakerjaan yang merupakan wilyah  PPHI dan Pidana memerlukan advokasi dan edukasi dari serikat buruh.

 Contoh, Karena ketidaksukaan Pengusaha kepada buruh, maka pengusaha melakukan PHK terhadap buruh tanpa ada putusan dari pengadilan hubungan industrial yang menyatakan telah putus hubungan kerja, akibatnya pengusaha tidak memperbolehkan pekerja untuk masuk bekerja dan tidak membayar upah pekerja tersebut, padahal pekerja/buruh ingin bekerja. Ketika Kasus tersebut dilaporkan pekerja/buruh kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memproses kasus tersebut berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tindakan pengusaha tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan bila buruh/pekerja melaporkan kepada kepolisian, maka kepolisian akan menolaknya dengan dalih bahwa kasus tersebut adalah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Padahal Tindakan perusahaan tersebut nyata merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

 Dengan adanya UU PPHI maka pelanggaran ketenagakerjaan yang merupakan tindak pidana akan dilokalisir menjadi perkara perdata, dengan mengajukan  gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI). Maka dampaknya tidak ada penghukuman bagi  pengusaha nakal yang melanggar hak normatif buruh. Disamping itu bila kasus-kasus pelanggaran hak normatif yang pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana sedang diperselisihkan di PHI, maka pengawas ketenagakerjaan dan Kepolisian tidak akan memproses perkara pelanggaran hak normatif yang merupakan tindak pidana sebelum ada putusan dari PHI.

D. PERMASALAHAN PERBURUHAN

Pelanggaran hak para pekerja/buruh, dari tahun ketahun bukan mengalami pengurangan, tapi semakin bertambah dan terjadi tumpukan masalah. Permasalahan perburuhan yang kerap dialami oleh para buruh/pekerja, diantaranya;

  • Upah Layak.
  • Kontrak (PKWT)  yang bermasalah;
  • Outsourcing.
  • Mogok Kerja.
  • Perundingan Bersamaà Mis; Berundingan Bersama Untuk Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.
  • Diskriminasi Anti Serikat Pekerja.
  • Kondisi Kerjaà tempat kerja yang aman dan sehat; dan memperlakukan pekerja dengan bermartabat.
  • Jaminan Sosial Tenaga Kerja à tidak membedakan antara pekerja permanen, kontrak dan outsourcing.
  • PHK Sewenang-wenang.

E. PENYELESAIAN PERBURUHAN MELALUI PPHI

Dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, telah mengatur dan membatasi kewenangan pengadilan hubungan industrial. Dimana ada 4 (empat) jenis perselisihan yang merupakan kewenangan PHI, diantaranya;

1.Perselisihan Hak

Adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

2.Perselisihan Kepentingan

Adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3.Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Adalah  Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

F. SERIKAT PEKERJA

1. Pengantar

Pada tahun 1998 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak  untuk berorganisasi. yang menjamin kebebasan pekerja untuk berserikat. Hal ini merupakan suatu lompatan besar ke depan dan telah memicu banyak perkembangan baru dalam gerakan serikat pekerja/serikat buruh.

Setelah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tersebut, maka pada tanggal 4 Agustus 2000, Indonesia membuat UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh  (UU SP/SB). UU SP/SB dibuat dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Diharapkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjadi sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

2. Pengertian, Fungsi dan Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh

a. Pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya[4].

b. Fungsi Serikat Pekerja

Fungsi Serikat Pekerja, yang diatur dalam UU SP/SB[5], diantaranya;

  1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
  2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
  3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
  5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Apabila serikat pekerja telah mempunyai nomor bukti pencatatan, maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai kewajiban diantaranya [6].;

  1. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
  2. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
  3. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Secara sederhana, pentingya para buruh/pekerja untuk berserikat, yaitu

  1. Serikat pekerja/serikat buruh akan menjadi wadah untuk menyatukan pekerja. dimana Serikatpekerja/serikat buruh menyatukan kepentingan dan hak pekerja dengan satu suara bulat untuk menekan pengusaha, misalnya dalam perjuangan upah minimum dan perbaikan kondisi kerja.
  2. Seorang pekerja tidak akan sanggup berjuang sendirian melawan kesewenang-wenangan perusahaan, misalnya pekerja dipecata secara semena-mena. Tetapi ketika buruh/pekerja menjadi anggota serikat pekerja maka serikat pekerja, menjadi garda terdepan melawan penindasan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana bentuk perlawanannya bukan lagi individual tetapi sudah menjadi perlawanan bersama.
  3. Pekerja/buruh yang berserikat tidak akan mudah dipecah belah oleh pengusaha. karena dengan adanya serikat pekerja akan mudah menyatukan kepentingan bersama.

G. PENUTUP

Dengan demikian, Jika ingin berjuang untuk kemenangan dan perubahan besar, maka buruh harus bersatu melalui serikat pekerja/buruh. Buruh kuat karena bersatu, dan bila Buruh bersatu tidak bisa dikalahkan.

 


[1]Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mulai efektif berlaku tanggal 14 Januari 2006.

[2]UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam penjelasannya memasukan P4P sebagai banding administrative sehingga putusan P4P dapat dijadikan objek sengketa PTUN.

[3] Lihat Prof. DR. Lalu Husni, S.H., M. Hum.; Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Tahun 2010. Hal. 22-23.

[4] Lihat. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

[5] Lihat Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

[6] Lihat Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *