SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN
Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, hukum, dan filosofis, hak asasi manusia (HAM) adalah (1) hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan, dan rasa hormat pada martabat manusia; (2) hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kolektif yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional serta dalam undang-undang dasar setiap negara; (3) satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dalam hukum internasinal saat ini dan terdiri dari elemen liberalisme, demokrasi, partisipasi populer, keadilan sosial, berkuasanya hukum (rule of law) dan good governance.

B. SEJARAH HAM
1. Landasan Filosofis
Sistem nilai yang dimanifestasikan dalam HAM bukanlah merupakan suatu sistem yang spesifik Eropa, tetapi ditemukan dalam semua kebudayaan-kebudayaan dan agama pokok di seantero dunia. Kehidupan, martabat, kebebasan, kesetaraan, dan kepemilikan manusia dilindungi di atas segalanya oleh perintah-perintah moral (‘kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh mencuri’) standar hukum pidana dan aturan-aturan peradilan seperti Aturan Utama yang ditemukan dalam semua agama.

Akan tetepi, pencapaian terbesar dari Abad Pencerahan di Eropa dan bersama dengan ini doktrin rasionalistik dari hukum kodrat adalah mengakui setiap individu manusia sebagai subyek yang dikaruniai dengan hak-hak yang bertentangan dengan masyarakat dan harus menempatkannya sebagai pusat sistem hukum dan sosial. Pemikiran tentang hak-hak manusia yang bersifat kodrati, inheren dan tak dapat dicabut telah membawa pergeseran paradigma dalam pemahaman menyeluruh tentang negara dan fungsinya. Hal ini pada akhirnya disahkan oleh teori kontrak sosial. Negara tidak lagi mendapatkan justifikasinya dari mandat yang berasal dari langit, apapun yang dibuatnya, tetapi semata-mata dari kebutuhan untuk melindungi-hak-hak kodrati setiap individu, yaitu hak-hak inheren sebagai manusia, seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, kepemilikan, keamanan, kebahagiaan, dsb.

Bagian-bagian pokok dari pemikiran, yang menjadi landasan konsep HAM klasik Abad Pencerahan (juga dikenal sebagai generasi pertama), bersama dengan doktrin rasionalistik hukum kodrat, adalah liberalisme politik dan demokrasi. Prinsip demokrasi adalah bentuk kebebasan poltik seperti seperti diciptakan pada zaman kuno, yaitu kebebasan warganegara untuk berpartisipasi aktif, lebih khususnya untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik. Liberalisme, di sisi lain, mendalilkan kebebasan sipil individu seperti yang ditunjukkan oleh jaman modern, yaitu kebebasan individu untuk memenuhi diri sendiri tanpa pengaruh dari luar, misalnya dari negara, gereja, atau dari masyarakat. Kebebasan liberal memiliki keterbatasannya sendiri yang bersifat alamiah, yaitu untuk menghormati kebebasan orang lain, dan para anggota parlemen diminta untuk menetapkan batasan-batasan ini menurut kategori imperatif dari Kant. Hak-hak sipil dan politik merupakan inti pemikiran dari HAM klasik dari Abad Pncerahan yang mendapatkan dasar berpijaknya pada masa Revolusi Perancis dan Amerika pada abad ke-18 dan masa revolusi-revolusi borjuis lainnya pada abad ke-19, dan yang juga dimaifestasikan dalam konstitusi pada masa tersebut.

Kritik aliran sosialisme terhadap pemikiran HAM klasik terutama berkaitan dengan hak-hak sipil yang tidak dapat diintervensi dan konsep liberal tentang pemisahan negara dan masyarakat yang diimplikasikannya. Perwujudan dari HAM sipil, menurut Karl Marx adalah hak atas kepemilikan pribadi yang merupakan sebuah lahan persemaian untuk melajunya kapitalisme tanpa tekanan, dan oleh karenanya menjadi penghalang bagi HAM lainnya, terutama sekali hak atas kesetaraan. Para filsuf aliran sosialis menolak postulat liberal tentang pemisahan negara dan masyarakat, dan dalam sebuah gerakan tandingannya, mereka memajukan postulat sosialis tentang persatuan negara dan masyarakat, rekonsiliasi kepentingan-kepentingan individu dan kolektif, penghapusan HAM atas kepemilikan pribadi serta persyaratan-persyaratan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lebih dulu daripada hak-hak sipil dan politik.

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh revolusi Rusia dan revolusi-revolusi kaum sosialis lainnya sebagai alat untuk mencapai kebebasan melaui aksi negara yang positif dan selanjutnya menjadi sebuah standar dari konstitusi negara-negara sosialis, seringkali sebagai generasi kedua HAM.

Ideologi-ideologi yang berlawanan dari konsep HAM klasik di dunia barat dan konsep HAM sosialis di Timur, yaitu dari dua generasi pertama, menunjukkan sejumlah besar hambatan bagi HAM dan perkembangan filosofis maupun politiknya hingga akhir Perang Dingin. Pemikiran HAM Internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia II , terutama dalam kerangka kerja PBB, adalah untuk memberikan suatu sintesis antara dua generasi pertama HAM. Akan tetapi, sebagai langkah awal, hal tersebut tidak lebih dari serangkaian ide antagonis yang dirangkaikan bersama.

Akhir perang Dingin dan globalisasi progresif membantu dalam pengembangan ide universalisme, yang merupakan satu dari asumsi-asumsi dasar HAM. Meskipun deklarasi-deklarasi Revolusi Perancis dan Amerika telah memproklamirkan gagasan kebebasan dan kesetaraan bagi semua, konsep HAM klasik, de facto, hanya bermakna bagi sekelompok kecil kulit putih, pria anggota kaum borjuis.

Seperti kritik Karl Marx dan tokoh-tokoh lain seperti dirinya, gagasan HAM ini secara definitif bersifat kompatibel, baik dalam praktik maupun premis filosofisnya, dengan gagasan-gagasan tentang perbudakan, kolonialisme, penindasan perempuan dan kelas pekerja. Konsep HAM kelompok sosialis, di sisi lain bermaksud menerapkan keetaraan nyata melalui intervensi negara. Namun, dalam upaya menjadikan hak-hak kebebasan klasik sebagai subyek dari kepentingan-kepentingan sosial kolektif, mereka tidak dapat melihat aspek pemberdayaan individual sebagai bagian inheren dari HAM. Teori dan praktik kelompok sosialis menghapuskan hak petisi individu dan hak atas pemulihan dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, yang artinya bahwa HAM yang dijamin oleh konstitusi kaum sosialis dipandang hanya sebagai prinsip-prinsip ketertiban publik akan dihapuskan berdasarkan diskresi negara bersangkutan.

2. Hak-hak Dasar dan Konstitusionalisme
Konstitusionlaisme, pada gilirannya mengacu pada suatu gerakan yang terlahir dari semangat pencerahan untuk menjamin bahwa tugas-tugas dan struktur pokok negara dijabarkan dalam konstitusi yang merupakan standar hukum tertinggi dalam negara bersangkutan, dianggap mengikat dan berlaku. Sebagai sebuah aturan, konstitusi terdiri dari dia bagian yang berbeda; bagian formil dan bagian materiil. Bagian formil mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan-badan tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara. Bagian materiil meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara, dengan kata lain tujuan-tujuan negara dengan sendirinya telah terdefinsikan (berkuasanya hukum-rule of law-, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkundan, ketidakberhasilan, dsb) serta hak-hak dasar. Oleh karena itu, undang-undang tentang hak dalam konstitusi tersebut mempresentasikan sebuah indikator penting untuk nilai-nilai yang ingin dicapai oleh negara dan dijamin untuk rakyatnya.

3. Latar Belakang Sejarah Perlindungan HAM Internasional
Hukum Internasional secara tradisional mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat dan karenanya belum dianggap bertanggung jawab untuk mengatur hubungan antara negara-negara itu dengan para warga negaranya ataupun antarwarga negara. Sampai dengan Perang Dunia II, hukum internasional tidak bertanggung jawab atas hak-hak individual kecuali bila terdapat kepentingan-kepentingan dari lebih satu negara terkait di dalamnya. Hal ini benar khususnya berkaitan dengan orang-orang asing yang negara di mana mereka menjadi salah satu warga negaranya, memiliki kekuatan perlindungan vis-à-vis negara yang menerapkan kekuasaan de facto. Oleh karena itu, jika negara A mengadili suatu kasus pidana yang dilakukan di negara A oleh warga negara B terhadap warga negara A, negara B memiliki kepentingan yang sah menurut hukum untuk memastikan bahwa warga negaranya tidak disiksa serta atiran-aturan minimun untuk prosedur kriminal yang adil diberlakukan. Kepentingan negara B untuk menerapkan kekuasaan protektif menjadi lebih ditonjolkan bilamana kelompok-kelompok individu tertentu terlibat di dalamnya, misalnya para anggota pemerintahan, diplomat, tentara, atau orang-orang lain yang melakukan tindakan tertentu di negara B atas nama negara A.

Fungsi kekuasaan untuk melindungi yang mempunyai legitimasi ini, yang didasarkan pada kepentingan yang saling menguntungkan (prinsip reciprocity atau kesetaraan hubungan) mengarah pada perkembangan hak imunitas dalam hukum internasional serta hukum humaniter internasional. Hak imunitas terutama berkaitan dengan pemindahan orang-orang yang terlibat dari wilayah negara berdaulat tempat mereka berada, sementara hukum humaniter internasional mengembangkan sendiri aturan-aturan minimum untuk perlakuan terhadap orang-orang yang berada dalam konflik bersenjata, khususnya untuk para tahanan perang, orang-orang yang sakit dan terluka serta para combatant yang tidak lagi terlibat dalam konflik terkait, dan juga para warga sipil yang terkena dampak aksi militer.

Perlindungan untuk kaum minoritas merupakan awal sejarah selanjutnya dari perlindungan HAM Internasional, yang juga sangat erat berkaitan dengan kekuasaan perlindungan negara-negara kebangsaan. Kelompok-kelompok minoritas etnis, linguistik dan keagamaan secara tradisional berkembang ketika garis-garis perbatasan baru antar negara ditetapkan pasca perang. Contoh-contoh yang khas adalah jatuhnya Kekaisaran Otoman atau Kerajaan Austro-Hongaria, serta garis-garis perbatasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian 1919/1920 (Perjanjian Perdamaian Versailles dengan Jerman, Perjanjian Perdamaian Saint- Germain-en-Laye dengan Austria, Perjanjian Perdamaian Trianon dengan Hongaria, Perjanjian Perdamaian Neuilly-sur-Seine dengan Bulgaria, Perjanjian Perdamaian Sevres dengan Turki). Selain mengakhiri Perang Dunia I dan memperkenalkan ketentuan untuk perlindungan kaum minoritas, Perjanjian Perdamaian Versailles juga menciptakan dua organisasi internasional yang telah terbukti memiliki arti penting untuk perkembangan perlindungan HAM internasional: Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan awal dari PBB, dan Kantor Buruh Internasional sebagai awal Organisasi Buruh Internasional yang saat ini menjadi salah satu badan khusus PBB yang paling efektif dalam perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Bahkan berabad-abad lalu, sejumlah perjanjian internasional telah memasukkan klausul-klausul yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Oleh karena itu, Augshurger Religionsfiede tahun 1555 dan Perjanjian Westphalia tahun 1648 mengandung sejumlah ketentuan untuk perlindungan kebebasan beragama. Yang menjadi perhatian khusus dalam perkembangan perjanjian-perjanjian HAM internasional adalah peranan Inggris dalam menghapuskan perdagangan budak, dan pada puncaknya, perbudakan itu sendiri. Meskipun kenyataannya upaya-upaya ini pada hakikatnya bukan merupakan upaya yang berkaitan dengan HAM atau kemanusiaan, tetapi lebih merupakan upaya ekonomi (dengan kemajuan kapitalisme dalam abad ke-19, tenaga buruh dipaksa digantikan dengan tenaga buruh “sukarela” yang memperoleh upah), Deklarasi tentang Perdagangan Budak yang diadopsi dalam Kongres Wina pada 1815 serta sejumlah perjanjian bilateral dan Perjanjian Quintruple London tahun 1841 ridak lain sangat membantu dalam mengurangi secara bertahap dan pada akhirnya menghapuskan perbudakan dan perdagangan budak pada abad ke-19. Konvensi Perbudakan yang disahkan dengan dukungan Liga Bangsa-Bangsa pada 1926, yang secara ketat melarang perbudakan dan perdagangan budak, mewakili salah satu perjanjian universal untuk perlindungan HAM dalam hukum internasional. Saat ini, larangan perbudakan tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan dipandang telah menjadi ius cogens.

4. Liga Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasonal dengan potensi universal, dan oleh karenanya dipandang sebagai cikal bakal PBB. Lembaga ini ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 sebagai reaksi terhadap Perang DUnia I dan tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia lainnya. Meskipun tujuan ini dikalahkan oleh politik Sosialisme Nasional (Jerman mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933), Liga Bangsa-Bangsa masih memberikan sumbangannya dalam menekankan aspek-aspek multilateral dan legal dari hubungan internasional. Perlindungan HAM bukanlah salah satu dari tugas-tugas Liga Bangsa-Bangsa, tetapi mandat dan sistem perlindungan kelompok minoritas dimilikinya serta pelembagaan badan-badan pemantau internasional telah meletakkan landasan bagi tipe perlindungan HAM yang dipraktikkan pada masa sekarang ini oleh PBB maupun organisasi-organisasi regional.

Perlindungan kelompok minoritas, seperti yang dilaksanakan oleh Liga Bangsa-Bangsa, didasarkan pada perjanjian-perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia I. Dengan menandatangani perjanjian-perjanjian ini, kekuasaan-kekuasaan Axis dan/atau negara-negara penerusnya, menyatakan setuju untuk memberikan hak-hak minimun kepada kelompok-kelompok minoritas masing-masing. Komite Minoritas yang ditunjuk oleh Liga Bangsa-Bangsa bertugas untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut sesuai dengan hukum internasional. Sampai dengan tahun 1938, Komite tersebut telah menangani kurang lebih 650 petisi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok minoritas ataupun anggota mereka. Pengadilan Permanen Hukum Internasional dari Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal Pengadilan Internasional di Den Haag, juga telah berulang kali menangani berbagai isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas, misalnya dalam saran dan pendapatnya pada 1935 berkaitan dengan sekolah-sekolah kelompok di Albania.

5. Hukum HAM Internasional sebagai Reaksi terhadap Sosialisme Nasional
Sampai Perang Dunia II, hukum internasional belum mengatur bagaimana negara-negara yang berdaulat seharusnya memperlakukan para warga negara mereka. Hukum Internasional menjamin bahwa para tawanan perang memiliki hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan untuk diperlakukan secara bermartabat, namun begitu berbagai negara dapat bertindak jauh sampai dengan melakukan genosida terhadap rakyat mereka sendiri tanpa campur tangan atau reaksi pihak luar.

Contoh yang sering kali digunakan untuk konteks ini adalah ketidakberdayaan diplomasi internasional atas genosida Turki di Armenia pada 1915. Standar moral ganda ini merupakan akibat dari dogma tentang kedaulatan negara dan prinsip internasional untuk tidak mencampuri masalah nasional suatu negara. Sungguh disayangkan enam juta orang Yahudi telah menjadi korban dari tindak genosida dari kelompok Sosialis Nasional sebelum suatu cara berpikir baru diperkenalkan. Nazi Holocaust tentunya bukan merupakan akibat dari Perang Dunia II. Hal tersebut merupakan sebuah mesin diskriminasi yang sistemik dan eksterminasi yang telah direncanakan secara cermat oleh negara yang bersangkutan dan ditujukan untuk warga negaranya sendiri karena atar belakang etnis atau agama, orientasi seksual, keyakinan politik, atau cacat dan sebagainya.

Standar ganda hukum internasional pada masa tersebut telah dibuat dengan sangat jelas dan menyakitkan oleh karena kejahatan perang yang terkait serta pelanggaran mengerikan terhadap hukum humaniter internasional. Mengutuk kejahatan perang yang dilakukan oleh kaum Sosialis Nasional tersebut tidak lagi bertentangan dengan standar moral, tetapi pada saat bersamaan membiarkan genosida terhadap enam juta kaum Yahudi berlangsung tanpa kecaman karena memandang hal ini sebagai suatu masalah nasional.

6. Tiga Generasi (Dimensi) HAM sebagai Konsep Ideologi pada Masa Perang Dingin
Perkembangan HAM, landasan-landasan filosofisnya serta perwujudan nyata dan legalnya, telah menjadi suatu dialektika dan hampir sepenuhnya merupakan proses yang bersifat revolusioner. Negara-negara di Barat suka menekankan, dan sebagian sangat yakin hingga hari ini, bahwa hak sipil dan politik merupakan generasi pertama, yaitu hak-hak liberal untuk tidak dicampuri dan hak partisipasi demokratik yang terkandung dalam konsep HAM klasik, merupakan hak-hak asasi yang sesungguhnya dalam arti hak-hak individu yang dapat ditegakkan oleh hukum terhadap negara. Pandangan yang terbatas ini tercermin dalam beberapa Konstitusi Barat, serta teori konstitusi liberal tentang hak-hak dasar dan jurisprudensi dari banyak institusi pengadilan di Eropa, AS dan negara-negara lainnya. Pandangan tersebut membatasi HAM pada hubungan vertikal antara negara dengan individu dan pada pengaduan individual terhadap campur tangan negara.

Konsep sosialis tentang generasi kedua adalah sama sempitnya karena konsep tersebut mengklaim bahwa hak-hak sipil dan politik hanya akan membantu dan mendukung kepentingan-kepentingan kapitalis untuk memisahkan negara dan masyarakat. Akibatnya, satu-satunya HAM adalah yang didasarkan pada harmonisasi kepentingan-kepentingan individu kolektif dalam masyarakat sosialis, dengan kata lain, hak ekonomi, sosial, dan budaya sudah dengan sendirinya dipahami. Oleh karena itu, tugas negara adalah menjamin hak-hak atas pekerjaan, jaminan sosial, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya melalui pemberian manfaat-manfaat yang positif. Klaim individual dan klaim yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum melawan negara, oleh karenanya, tidak hanya berlebihan sifatnya tetapi sesungguhnya bertentangan dengan sistem.

Generasi ketiga dari hak kolektif masyarakat (dari kelompok Selatan) mencoba menambahkan dimensi ketiga pada HAM, yang mendekat pada konsep universalisme. Pasal 28 Deklarasi Universal HAM tahun 1948 memberikan landasan untuk konsep generasi ketiga ini, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas ketertiban sosial dari internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dikemukakan dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.” Hak-hak pokok dari generasi ketiga ini adalah hak rakyat terjajah atas kemerdekaan politik dari kekuasaan-kekuasaan kolonial Eropa dan kebebasan mengatur sumber daya alam, serta hak atas pembangunan yang ditentukan sendiri yang sangat erat berhubungan dengan hak-hak yang disebutkan sebelumnya.

Konsep tiga generasi ini mendapatkan rumusan normatifnya dalam Kovenan Internasional PBB tahun 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, termasuk di dalamnya hak untuk menentukan nasib sendiri seperti tertuang dalam ayat satu dari kedua Kovenan tersebut).

7. Semua HAM untuk semua: Universalitas, Tidak Dapat Dibagi, Kesetaraan, dan Saling Bergantung
Pada masa Perang Dingin, pertanyaan tentang HAM pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan politis. Negara-negara industri barat, saat merumuskan Konvensi Eropa tentang HAM, telah membangun suatu sistem perlindungan dan pemantauan regional yang sangat efisien untuk hak-hak sipil dan politik dan mengambil inisiatif untuk mengkritik negara-negara sosialis dan negara-negara Selatan atas pelanggaran-pelanggaran HAM mereka yang berat dan sistematik. Sejak 1970an, Konferensi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE), bersama dengan PBB, mulai berfungsi sebagai suatu platform untuk pertikaian HAM antara Timur dan Barat.

Pihak Timur memang mencoba melawan dengan menunjuk pada pelanggaran-pelanggaran hak-hak ekonomi sosial dan budaya (khususnya hak atas pekerjaan) di negara-negara kapitalis, namun dalam debat HAM hal ini sejak awal bersifat defensif. Tidak diragukan lagi, negara-negara Selatan telah memperoleh suatu kemenangan besar untuk HAM dalam pertarungannya melawan kolonialisme serta untuk hak untuk menentukan nasib sendiri, namun komitmen aktif mereka untuk Ham selama masa yang panjang itu tidak sampai melampaui area tersebut. Sampai dengan 1980an, pihak Selatan hanya nampak tertarik pada tiga isu dalam konteks HAM: pertarungan melawan apharteid di bagian selatan Afrika, hak untuk menentukan nasib sendiri untuk rakyat Palestina dan hak atas pembangunan (dahulu hak atas tatanan ekonomi internasional yang baru).
Kurang lebih pada saat yang bersamaan, rezim sosialis di Eropa Tengah dan Timur mulai jatuh, dan “revolusi beludru” ini juga dipandang sebagai sebuah kemenangan HAM. Saat perang dingin berakhir dan visi Presiden Gorbachev tentang suatu “Rumah Bersama Eropa (Common European House)” mulai berakar bersamaan dengan suatu tatanan dunia baru berlandaskan pada prinsip HAM dan demokrasi, waktu nampaknya sudah tiba untuk sebuah perkembangan dramatis baru dalam politik HAM global. Konferensi Dunia Wina tentang HAM 1993 digelar untuk menetapkan parameter politik baru ini.

Di Eropa Tengah dan Timur penghapusan ideologi yang ditimbulkan oleh jatuhnya sosialisme telah diisi oleh suatu kebijakan nasionalisme agresif, yang telah menyebabkan disintegrasi di Cekoslovakia, Yugoslavia dan Uni Soviet, dan bahkan membawa pada genosida Muslim Bosnia di wilayah Balkan. Pada saat bersamaan, lawan-lawan dari ide universalisme menyusun barisan di negara-negara Selatan, khususnya di Kuba dan negara-negara Asia dan negara-negara Islam. Mereka menggelar debat Utara-Selatan yang baru, menuduh negara-negara industri telah menyalahgunakan HAM untuk mengejar kebijakan-kebijakan ketergantungan neo-liberal dan neo-kolonial. Jika bukan karena berbagai LSM yang jumlahnya lebih dari 1.500 di Utara dan Selatan, yang pada saat bersamaan dengan konferensi tersebut sedang mencoba menekan melalui ide “semua HAM untuk semua”, konferensi dunia tersebut mungkin telah gagal karena isu universalisme tersebut. Pada hari terakhir, menyusul negosiasi yang alot, 171 negara tersebut akhirnya dapat mencapai kesepakatan mengenai formulasi Deklarasi WIna, yang menyatakan bahwa seluruh HAM adalah universal, tak dapat dibagi, saling bergantung dan saling terkait.

8. Dari Pemajuan ke Perlindungan dan Pencegahan
Kita tidak boleh melupakan bahwa sistem HAM internasional sejak Perang Dunia II, telah meletakkan sejumlah langkah serius menuju penerapan yang sangat ideal Piagam PBB, salah satunya tidak menyebutkan perlindungan HAM, tetapi hanya pemajuannya saja. Pemilihan pemajuan, bukan perlindungan, dilakukan secara cermat saat itu karena langkah-langkah internasional untuk perlindungan HAM mungkin dianggap merupakan campur tangan terhadap kedaulatan nasional yang tidak dapat diterima. Yang dapat diijinkan oleh hukum internasional adalah langkah-langkah pemajuan atas permintaan negara-negara atau langkah-langkah yang disepakati oleh negara-negara yang berkepentingan, seperti penyelenggaraan seminar, mengorganisasi para pakar atau melaksanakan berbagai kegiatan sejenis yang dianggap sebagai layanan pemberian nasihat.

Langkah-langkah internasional untuk perlindungan umat manusia terhadap berbagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah mereka pad amasa tersebut memerlukan spesifikasi lebih jauh di bawah hukum perjanjian internasional. Oleh karenanya, komunitas internasional dalam dekade-dekade selanjutnya berjuang mati-matian untuk mempersiapkan standar-standar HAM yang mengikat secara internasional. Akan tetapi, istilah perlindungan atau implementasi Ham hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus di mana badan-badan internasional diberikan hak untuk memantau pemenuhan dari kewajiban-kewajiban internasional ini. Adalah Komisi Eropa dan Pengadilan HAM Eropa yang berperan sebagi pelopor dalam perlindungan HAM internasional. Keduanya telah terbentuk berdasarkan Konvensi HAM Eropa (ECHR) 1950 untuk memutus kasus-kasus yang disampaikan melalui keluhan-keluhan antarnegara maupun perorangan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *