Pendidikan Hukum ke Komunitas (Part II)

Gerakan pendidikan hukum ke komunitas telah memasuki babak pendidikan hukum kritis. Hal tersebut kembali dilakukan oleh LBH Jakarta sebagai upaya pendidikan lanjutan dari materi dasar mengenai hak atas perumahan sebelumnya, pada hari jumat (27/09) di komunitas JRMK (Jaringan Rakyat Miskin Kota) di Muara Baru, Jakarta-utara.

LBH Jakarta meyakini sepenuhnya dengan melakukan pendidikan hukum ke masyarakat, maka masyarakat dapat memberdayakan dirinya sendiri untuk mempertahankan hak asasinya yang seringkali dirampas. Di dalam suatu upaya perjuangan advokasi sessungguhnya aktor utama perjuangan adalah masyarakat itu sendiri, pemberi bantuan hukum sebagai fasilitator aspirasi kehendak rakyat, untuk itu perlu adanya sikap kritis atas suatu aturan atau  kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil sehingga masyarakat sadar untuk berjuang merebut hak-haknya.

Di dalam pendidikan hukum masyarakat ini, masyarakat diajarkan memahami bagaimana filosofis proses pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut telah melindungi serta menjamin hak-hak asasi seorang warganegara atau memang adanya bentuk ketimpangan relasi kekuasaan yang tidak mengakomodirnya pemenuhan kepentingan rakyat seluruhnya.

LBH Jakarta, menjelaskan bahwa masyarakat diharuskan memahami aturan secara jelas, tepat dan benar. Melalui daya kritis atas suatu aturan, masyarakat tidak lagi dikuasai dengan cara berpikir yang penuh akan imajinasi manipulatif dimana kemiskinan adalah suatu takdir yang tidak dapat terhindarkan oleh umat manusia, tetapi justru kemiskinan adalah suatu bentuk tindakan pemiskinan yang dilakukan aktor-aktor yang tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Setelah masyarakat telah memiliki daya kritis, maka masyarakat dapat secara penuh dan yakin untuk melakukan upaya advokasi secara mandiri dan kolektif dengan membentuk suatu komunitas atau perkumpulan sebagai corong suara aspirasi rakyat menentang suatu kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan perjuangan komunitas JRMK yang memiliki anggota dengan beraneka ragam kepentingan hak (hak tempat tinggal, hak pekerjaan, hak atas air, hak kesehatan dll). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dinilai akan sangat bermamfaat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melihat bentuk ketidakadilan suatu aturan serta melakukan upaya advokasi secara mandiri.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *